JAKARTA – Sebanyak 250 ton beras impor ilegal masuk melalui Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam. Beras impor ilegal tersebut telah diamankan dan disegel di gudang milik perusahaan swasta, yakni PT Multazam Sabang Group (MSG). Beras tersebut diduga diimpor dari Thailand dan Vietnam.
“Kami terima laporan tadi sekitar jam 2, bahwasannya ada beras masuk di Sabang itu 250 ton, tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel ini berasnya, nggak boleh keluar,” ungkap Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di kediamannya, Pengadegan, Jakarta Selatan, Minggu (23/11/2025).
Meski impor dilakukan pada zona perdagangan bebas atau free trade zone, Amran menegaskan kegiatan tersebut mesti sesuai dengan persetujuan dan rekomendasi Kementan. Di sisi lain, ia menyebut impor beras berasal dari Thailand dan Vietnam yang memiliki harga lebih murah.
Baca Juga: ‘Bom Waktu’ Stok Jumbo Beras Bulog
Sejalan dengan perintah Presiden Prabowo Subianto, Amran menegaskan pemerintah memutuskan untuk tidak mengimpor beras. Ia juga telah berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso, jajaran Kementan setingkat direktorat jenderal (dirjen), deputi, hingga Bapanas untuk memastikan izin impor tersebut.
Namun hasilnya, tidak ada pihak pemerintah pusat yang telah menyetujui impor beras tersebut. Adpun saat ini, ia memastikan stok beras di Sabang dalam kondisi melimpah.
“Beras kita di sana cukup besar. Ada hampir 402 ton untuk 3 bulan, siap. Jadi, stok kita banyak. Ini nasionalismenya di mana? Ini adalah kehormatan bangsa kalau kita bisa berdaulat pangan,” jelasnya.
Baca Juga: Catatan Produksi Beras 2025
Amran menegaskan pihaknya menggandeng aparat hukum untuk mendalami pelaku impor beras ilegal tersebut. Saat ini temuan tersebut masih diusut.
Pemerintah juga sempat kecolongan impor komoditas pangan pada 2017, yakni jagung. Kemudian jagung impor ilegal itu dikirim kembali ke negara asalnya.
“Kalau dulu pernah terjadi jagung 2017 kalau tidak salah, kami dapatkan barangnya, sudah rapat di Surabaya, tetapi izinnya belum keluar dari pertanian. Langsung kami suruh balik semua. Kalau tidak salah, empat kapal waktu itu,” jelas dia. (SBM)
