JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua, melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Pangan, telah mengajak petani dan masyarakat untuk mulai menggunakan pupuk organik. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan mendukung keberlanjutan pertanian di wilayah Papua. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Pangan Papua, Semuel Siriwa, menekankan bahwa pupuk organik memiliki sejumlah manfaat yang tidak hanya terbatas pada aspek agronomis tetapi juga pada keseimbangan ekologis. Pupuk organik, menurut Semuel, mampu mengurangi ketergantungan petani pada pupuk kimia yang sering kali mahal dan berpotensi merusak tanah jika digunakan secara berlebihan. Pupuk organik memperbaiki struktur tanah dan…
Author: Redaksi
JAKARTA – Nasib orang tidak ada yang pernah tahu. Garis tangan tidak ada yang pernah bisa menduga. Bahkan, ketika seseorang lahir di desa kecil dari anak buruh atau petani, tidak ada yang menduga bagaimana jalan hidupnya kelak. Garis tangan dan takdir baik inilah yang sedang dijalani oleh Sudaryono. Anak tunggal seorang petani di Grobogan, Jawa Tengah yang kini melesat menjadi Wakil Menteri Pertanian. Sudaryono dilantik sebagai Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menggantikan Harvick Hasnul Qolbi yang sudah empat tahun mengabdi sejak 23 Desember 2020. Presiden Jokowi melantiknya pada 18 Juli 2024 di Istana Negara. “Saya kira target sudah jelas, bagaimana kita…
JAKARTA – Indonesia sebagai salah satu produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan limbah produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO). Limbah produksi kelapa sawit padat berupa tandan kosong (tankos) memiliki perbandingan 1:1 terhadap produksi CPO atau 23% dari tandan buah segar (TBS). Limbah tankos atau yang dihasilkan dari proses perebusan dan perontokan buah dapat menimbulkan dampak lingkungan serius. Dengan adanya kandungan minyak, limbah ini dapat menimbulkan pencemaran air saat musim hujan dan menimbulkan percikan api ketika musim kemarau. Untuk mengatasi masalah tersebut, peneliti dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Siti Nikmatin melakukan riset agar bisa…
LAMPUNG – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan saat ini banyak negara di dunia tengah dilanda kekeringan panjang. Akibatnya produksi pertanian mengalami penurunan. Karena itu, dia menilai program pompanisasi yang dijalankan Kementerian Pertanian (Kementan) merupakan solusi tepat yang dapat dipasang di seluruh Indonesia. “Sekarang ini semua negara produksinya turun gara-gara gelombang panas dan kekeringan panjang. Karena itu pompanisasi ini untuk mengantisipasi kalau terjadi kering panjang, terjadi gelombang panas, dan kita harus siap dulu sehingga produktivitas petani, produksi beras kita tidak turun,” ujar Presiden saat meninjau pompanisasi Kementan di Desa Bandan Hurip, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan pada 11 Juli 2024. Baca…
JAKARTA – Fakta baru mulai terungkap pada polemik beras impor yang tidak saja menghebohkan pemegang kebijakan di Indonesia, tapi juga di negara Vietnam. Seperti yang pernah dikemukakan oleh Mokhamad Suyamto, Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum BULOG yang menyatakan bahwa isu penggelembungan harga beras impor itu tidak benar. “Perusahaan Tan Long Vietnam yang diberitakan memberikan penawaran beras, sebenarnya tidak pernah mengajukan penawaran sejak bidding tahun 2024 dibuka. Jadi tidak memiliki keterikatan kontrak impor dengan kami pada tahun ini,”ucap Suyamto. Hal ini selaras dengan pernyataan dari Direktur Utama Tập đoàn Tân Long (TLG). Mengutip dari pemberitaan media Vietnam bernama CAFEF,…
JAKARTA – Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengurusi kakao dan kelapa. Tugas terbaru ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto merujuk pada hasil Rapat Internal yang membahas tentang pengelolaan kakao dan kelapa di Istana Merdeka pada 11 Juli 2024. “Kebutuhan kakao sekarang lokalnya hanya 45 persen dan impornya 55 persen. Oleh karena itu, penting untuk replanting daripada kakao agar luasan kakao meningkat dan produksinya bisa dikembalikan,” ujar Airlangga. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi kakao di Indonesia mencapai 641,7 ribu ton sepanjang tahun 2023. Baca Juga:…
JAKARTA – Akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB) University, Siti Amanah menyoroti langkah strategis dalam mengoptimalkan peran penyuluh pertanian guna fokus meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pertanian di daerah maupun nasional. Penyuluhan adalah pelaku utama yang diatur Undang-Undang No. 16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan. “Saat ini kelembagaan penyuluh pertanian berada di bawah pemerintah daerah. Orientasi atau prioritas pencapaian pembangunan deerah itu beragam dalam memandang urgensi dari penyuluh. Sehingga bisa jadi ketika itu ditempatkan di daerah belum mendapatkan porsi yang sesungguhnya,” demikian dikatakan Siti Amanah dalam Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Penyuluh Pertanian Mau Kemana? di…
BANDUNG – PT Astra Agro Lestari Tbk mendapatkan anugerah Ganesa Widya Jasa Utama dari Institut Teknologi Bandung (ITB) atas kontribusinya di bidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan teknologi di sektor Agribisnis. Beberapa inovasinya dipublikasikan di berbagai jurnal bersama dosen dan peneliti ITB. “Astra Agro mendorong para peneliti muda berperan aktif menciptakan inovasi baru,” kata Direktur Komersial Astra Agro, Djap Tet Fa saat menerima penghargaan dalam acara Sidang Terbuka Peringatan 104 Tahun Pendidikan Tinggi Teknik Indonesia di Aula Barat, ITB Bandung pada 3 Juli 2024. Baca Juga: Begawan Perkebunan Indonesia Itu Raih Doctor Honoris Causa Djap Tet Fa mengatakan apresiasi ini menjadi…
JAKARTA – Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) mengusulkan perlunya perubahan dalam struktur kelembagaan penyuluh pertanian karena kondisi sekarang dinilai belum optimal. Struktur penyuluh yang tidak merata di berbagai daerah tak boleh dibiarkan terus berlarut. Sebab, kalau tidak dibenai akan berdampak serius pada sektor pertanian nasional. “Saat ini, posisi penyuluh tersebar di berbagai bagian instansi, tanpa konsistensi jelas dalam pengelolaan dan koordinasi,” kata Ketua Umum KTNA Yadi Sofyan Noor dalam Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Penyuluh Pertanian Mau Kemana? di Jakarta pada 2 Juli 2024. Baca Juga: HKTI Minta Kelembagaan Penyuluh Dikembalikan ke Pemerintah Pusat Dia menepis tudingan penyuluh tidak…
JAKARTA – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menyerukan agar program pangan yang akan dijalankan presiden terpilih Prabowo-Gibran dapat dilaksanakan secara baik. Salah satunya adalah mengembalikan posisi penyuluh sesuai Undang-undang No 16 tahun 2006 yakni kelembagaan penyuluh bukan lagi di daerah, tapi dikembalikan ke pemerintah pusat. Sekretaris Jenderal HKTI Sadar Subagyo mengungkapkan bahwa posisi penyuluh yang saat ini tercecer di tiap dinas/daerah harus kembali ke tingkat pusat. Menurut Subagyo, penyuluh adalah garda terdepan yang dapat mendukung implementasi program swasembada secara nyata harus fokus dalam melakukan pendampingan petani dan trasnformasi teknologi guna tercapainya peningkatan produktivitas pangan. Baca Juga: Penyuluh Kebumen dan Perworejo…