JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) melibatkan berbagai pelaku usaha dan lembaga dalam rangka menyusun Peta Jalan Penyediaan Daging, Susu, dan Telur. Inisiatif ini untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan mengurangi angka stunting, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda, menekankan pentingnya dukungan lintas sektor demi tercapainya target-target dalam rencana aksi tersebut untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis.
“Rencana aksi dan quick win ini akan berhasil dengan komitmen penuh dari seluruh pihak terkait. Penyusunan Peta Jalan Program Makan Bergizi Gratis ini arahan langsung dari Menteri Pertanian sebagai bentuk tanggung jawab dan akuntabilitas kami,” kata Agung Suganda dalam rapat koordinasi di Jakarta (14/10/2024).
Baca Juga: Mentan Amran Optimistis Merauke Jadi Lumbung Pangan Dunia
Data untuk Peta Jalan ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan sumber resmi lainnya, sehingga dapat menjadi dasar kebijakan yang akurat dan relevan. “Kami berharap langkah ini akan membawa dampak positif menuju pencapaian cita-cita Indonesia Emas 2045,” tambahnya.
Ali Agus, Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Hilirisasi Produk Peternakan, menegaskan bahwa momentum ini sangat tepat untuk mengembangkan subsektor peternakan. “Komitmen politik sudah jelas. Sekarang adalah waktunya menerjemahkan komitmen ke dalam perencanaan dan tindakan konkret,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang matang serta kolaborasi erat dengan Bappenas dalam menyusun Peta Jalan untuk Program Makan Bergizi Gratis ini. “Dukungan dari berbagai pihak sangat berharga, dan kami mengapresiasi seluruh kerja sama yang telah terjalin dalam proses ini,” ungkap Ali Agus.
Baca Juga: Jajar Legowo Tawarkan Hasil Panen Padi Lebih Tinggi
Sementara itu, Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas, Jarot Indarto, menyoroti perlunya prioritas dalam memilih komoditas pangan hewani yang akan dikembangkan. “Kita perlu menetapkan indikator kinerja dan target yang jelas, baik dalam jumlah produksi maupun peningkatan produktivitas, sebagai bentuk akuntabilitas publik,” kata dia.
Jarot juga menggarisbawahi pentingnya pemenuhan kebutuhan domestik melalui produksi dalam negeri, yang memerlukan rumusan aktivitas prioritas di Kementan dengan dukungan dari berbagai kementerian, lembaga, pelaku usaha, dan asosiasi.
Program ini juga diharapkan mampu menjawab tantangan ketersediaan pangan dan mendukung ketahanan pangan nasional dengan Program Makan Bergizi Gratis dalam rangka menuju Indonesia yang makmur dan mandiri, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045. (EFS)
