JAKARTA – Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengurusi kakao dan kelapa. Tugas terbaru ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto merujuk pada hasil Rapat Internal yang membahas tentang pengelolaan kakao dan kelapa di Istana Merdeka pada 11 Juli 2024.
“Kebutuhan kakao sekarang lokalnya hanya 45 persen dan impornya 55 persen. Oleh karena itu, penting untuk replanting daripada kakao agar luasan kakao meningkat dan produksinya bisa dikembalikan,” ujar Airlangga. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi kakao di Indonesia mencapai 641,7 ribu ton sepanjang tahun 2023.
Baca Juga: Pemerintah Siapkan Peta Jalan Sawit Menuju Indonesia Emas
Karena itu, Presiden Jokowi memberi arahan terkait tugas tambahan yang diberikan kepada BPDPKS yang juga bertanggung jawab untuk peremajaan (replanting) dan mengembangkan industri berbasis kakao dan kelapa “Yang penting dua-duanya itu karena ada smallholder ataupun kebun rakyat, disediakan benihnya oleh perguruan tinggi atau Balai Penelitian yang dibiayai oleh BPDPKS,” kata Airlangga.
Airlangga mengatakan akan ada fasilitas penambahan perluasan ataupun membantu kakao kebun rakyat yang direvitalisasi. Pemerintah akan mendorong riset untuk pengembangan kakao. Selain membahas kakao dan kelapa, Airlangga juga menghadiri rapat tentang bioetanol yang yang sedang dikaji oleh Pertamina.
“Yang sudah dilakukan percobaan adalah E5 (ethanol 5%). Sekarang Pertamina harus membuat studi bagaimana pengadaan untuk etanolnya. Kedua, kita sudah punya roadmap untuk memproduksi etanol dari pengembangan etanol di Papua, di Merauke. Jadi kita itu dikaji lagi,” katanya. (EFS)
